RISENSI NOVEL ''AYAH"

Judul                      : Ayah

Penulis                   : Andrea Hirata

Genre                     : Novel Roman

Jumlah halaman     : 396 halaman utama

Penerbit                  : Bentang Pustaka

Tahun terbit            : Cetakan I, Mei 2015

SINOPSIS

Novel ini mengisahkan sebuah cerita cinta yang tidak biasa. Kisah cinta Sabari kepada Marlena, teman satu sekolahnya ketika SMA, yang merupakan anak kampung tetangga. Sabari yang sebelumnya tidak terlalu tertarik dengan kisah cinta dan wanita, mendadak berubah 180 derajat soal cinta, sejak Marlena memberikan sebatang pensil kepadanya sebagai hadiah setelah Marlena merebut paksa kertas jawaban Bahasa Indonesia Sabari pada saat ujian masuk SMA.  Berikutnya, Sabari yang lugu dan pandai berpuisi -yang diwarisi dari ayahnya- selalu membuatkan puisi cinta untuk pujaan hatinya, Lena. Sebanyak dia membuatkan puisi cinta, sebanyak itu pula Lena menolaknya, bahkan menghinanya. Namun toh penolakan Lena tak membuat Sabari berkecil hati. Sabari melakukan apa saja yang menurut Zuraida, temannya Lena, disukai oleh Lena.

Kesetiaan Sabari yang demikian tulus tak lantas membuat Marlena luluh hatinya. Sabari sama sekali buka tipe pria idaman Lena. Jauh. Apa yang diinginkan oleh Marlena tidak ada sedikitpun pada diri Sabari. Sekeras-kerasnya Lena menolak dan menjauh, sekeras itu pula usaha Sabari mendekati Marlena. Hal itu yang membuat Sabari memutuskan untuk bekerja di perusahaan batako ayahnya Lena. Demi satu hal : mendekati Lena. Usaha yang keras itu tampak tak membuahkan hasil sama sekali. Yang ada Sabari semakin mengetahui bahwa Lena sering bergonta-ganti pasangan, sering bertengkar dengan ayahnya, sering pulang larut malam, dan masih banyak hal yang diketahuinya soal Marlena.

Tapi rupanya, cinta Sabari kepada Lena adalah cinta yang tak pada umumnya. Seburuk apapun citra Lena di masyarakat, Sabari tetap merindukan kehadiran Marlena. Suatu hari, didengarnya pertengkaran hebat antara Marlena dan ayahnya, Markoni. Konon, pertengkaran tersebut disebabkan karena terjadi ‘hal yang tak diinginkan’ dalam pergaulan Lena yang berganti-ganti pasangan itu. Dianggap sebagai penabur abu di wajah ayahnya, ayahnya berang. Sabari yang mengetahui hal tersebut kemudian mengorbankan dirinya dengan menikahi Marlena. Ayah Marlena setuju, mengingat Sabari adalah karyawan terbaik dua tahun berturut-turut di perusahaan batako miliknya.

Zorro, adalah Amiru, adalah anak Lena dengan entah siapa, yang sejak Lena menikah dengan Sabari menjadi anak laki-laki sabari yang amat sangat dicintai oleh Sabari. Tindakan Lena yang tetap jarang pulang setelah menikah dengan Sabari, membuat Sabari seorang diri membesarkan Zorro. Zorro berparas tampan, mewarisi wajah ibunya yang rupawan. Zorro dibesarkan oleh Sabari dengan puisi dan cerita-cerita. Suatu hari, ketika Zorro yang belum genap berusia 3 tahun, sedang bermain bersama Sabari di taman kota, dia diambil paksa oleh ibunya sebagai konsekuensi atas keputusan sidang cerai yang diajukan Lena kepada Sabari. Sejak saat itu, Sabari mulai -sedikit demi sedikit- kehilangan semangatnya. Kecintaannya pada Zorro membuatnya tidak siap menghadapi kehilangan yang begitu tiba-tiba.

Setelah bercerai dengan Sabari, Marlena menikah dengan setidaknya laki-laki secara berturut-turut. Hal itu tidak terlalu sulit dilakukan oleh Marlena, mengingat dirinya memang memiliki paras yang cantik dan dia termasuk orang yang akan melakukan apa yang dia inginkan. Selama Marlena berpindah-pindah dan menikah dengan beberapa laki-laki, selama itu pula Zorro, anak pintar yang rupawan itu, menemani ibundanya, termasuk merasakan memiliki ayah berganti ganti dan saudara tiri berganti-ganti. Namun rupanya, kelembutan hati dan kebesaran jiwa Sabari menurun kepada Zorro. Anak itu menguatkan ibundanya ketika ibundanya merasa sedih, dan tetap berbuat sedemikian baik kepada bapak tirinya, salah satunya Amirza.

Sepeninggal Lena dan Zorro dar rumahnya membuat Sabari kehilangan banyak hal: istrinya, anaknya, semangatnya, hartanya, dan pelan-pelan kesadarannya.  Saking putusasanya, Sabari pernah menyangkutkan sebuah pesan di kaki penyu, yang kemudian penyu tersebut ditemukan oleh seorang nelayan di Australia, 7 tahun kemudian. Atau terkadang, Sabari sengaja mengambil layang-layang yang putus dan menyambung talinya, lalu menerbangkannya dengan sebuah pesan, lalu memutus talinya, dengan harapan, seseorang akan membaca pesannya, dan akan mengembalikan Zorro jika dia menemukannya. Atau yang terakhir, Sabari sudah ditemukan di pasar dengan pakaian kumal dan sulit dikenali. Dia tertawa kalau orang lain sedih, atau sebaliknya, menangis saat orang sedang tertawa menonton pertunjukan srimulat. Hal tersebut membuat dua sahabatnya rela melemparkan diri mereka ke tempat baru, Sumatera, demi mencari apa yang membuat Sabari sangat merasa kehilangan : Zorro dan Lena.

Setelah hampir mengaduk-aduk Pulau Sumatera, dua sahabat Sabari, Tamat dan Ukun, berhasil membawa Lena dan Zorro kepada Sabari. Bukan main senangnya Sabari. Anaknya yang dulu diambil paksa oleh ibunya, saat usianya belum genap 3 tahun, kini kembali kepadanya setelah terpisah 8 tahun 20 hari.

UNSUR INTRINSIK

1. Tema : Percintaan. 

2. Alur : Campuran. 

3. Latar Belakang : Kisah ini mengambil latar di tanah Belitong, tanah lahir Andrea, dan beberapa tempat lainya seperti Sumatera, dan sedikit di Australia. Andrea mengambil latar waktu untuk kisah ini adalah sejak tahun 1970an hingga awal 2013. 

4. Penokohan : 

(1) Sabari, tokoh utama. 

(2) Marlena, kekasih Sabari. 

(3) Zorro, alias Amiru, anak Sabari dan Marlena. 

(4) Markoni, ayah Marlena. 

(5) Insyafi, ayah Sabari. 

(6) Tamat, Ukun, Tahurun, sahabat Sabari. 

(7) Zuraida, sahabat Marlena. 

(8) Izmi, yang diam-diam terinspirasi oleh Sabari. 

(9) Manikam, Jon, Amirza, para mantan suami Marlena. 

(10) Bu Norma, Guru Bahasa Indonesia Sabari dkk. Dan masih ada lagi. 

5. Amanat : Mencintai itu bukan soal menang atau kalah. Mancintai saja cukup sudah.  terinspirasi dari perasaan cinta Sabari ke Marlena dan Zorro. Jangan sepelekan niat baik yang mungkin tidak terlihat oleh manusia. Ingat, malaikat akan turun mencatat setiap niat-niat baik terinspirasi dari Insyafi, ayah Sabari yang selalu menasihati Sabari dengan puisi. Setia pada cinta yang searah mungkin sebuah kebodohan, tetapi lihatlah, setiap benih niat baik akan berbuah manis. Lagi-lagi terinspirasi dari kisah cintanya Sabari ke Marlena. Yang namanya sahabat tidak akan meninggalkan kita saat kita sedang di bawah, jatuh tertimpa tangga dan bahkan hampir gila. -ini terinspirasi dari si konyol Tamat dan Ukun, sahabatnya Sabari. Berbahasa Indonesia lah dengan baik dan benar, integritas seseorang dapat dilihat dari caranya berbahasa. Dan lagi, dengan menggunakan Bahasa Indonesia, kau akan temui banyak kawan. Ini terisnpirasi dari Bu Norma, Guru Bahasa Indonesia yang membekali Tamat dan Ukun dengan sebuah Kamus Bahasa Indonesia sebelum mereka merantau ke Sumatera.

KELEBIHAN NOVEL

Novel ini menceritakan tentang kisah cinta seorang laki-laki dan perempuan dan sekaligus menitikberatkan kisah cinta ayah nya kepada anaknya. Novel ini sangat bermanfaat sekali untuk dibaca bagi siapa pun. Kesan dan pesan yang diberikan sangat menyentuh hati sekali. Karna bagi seorang ayah ditinggalkan oleh seorang anak rasa nya begitu sedih sekali. Karna ada pepatah “Tidak ada bekas anak”. Peran ayah di dalam hidup kita ada di belakang kita dan sayangnya tiada batas terhadap anaknya.

KEKURANGAN NOVEL

Adapun kekurangan dari novel Ayah ini antara lain,

1. Cerita ini sebenarnya cerita yang menyedihkan, tetapi pembawaan karakter dari para tokoh dan gaya penulisan cerita terkadang membuat bingung pembaca, antara mau menangis atau tertawa.

2. Terdapat beberapa deskripsi yang terkesan lebay, misalnya, ucapan terima kasih Sabari setelah berhasil menyanyikan sebuah lagu di sebuah radio, itu sampai membutuhkan sekitar dua halaman. Dalam kenyataannya, masa sih, penyiar radio akan membiarkan sosok 'songong’ memberikan ucapan terima kasih yang sangat konyol itu. Kadang-kadang, hal ini membuat alur cerita kehilangan kelogisannya.

RISENSI NOVEL "PEREMPUAN MENUNJUNG SEPARUH LANGIT"

PENGERTIAN RESENSI

Sebagai karangan yang berisi ulasan terhadap karya, baik berupa buku, film, atau album. Resensi biasa didefinisikan untuk memperdalam dari pengertian resensi, Definisi Rensensi menurut para ahli adalah suatu karangan yang berisi penilaian terhadap buku atau karya seni. Resensi ditulis untuk memperkenalkan buku atau karya seni itu kepada masyarakat pembaca dan membantu mereka dalam memahami atau bahkan memilihnya.

UNSUR-UNSUR RISENSI :

Identitas buku.

Ikhtisar buku.

Kepengarangan.

Keunggulan dan Kelemahan. 

Judul Novel         :  Perempuan Menunjung Separuh Langit

Penulis                :  Nicholas D.Kristof dan Sherly WuDunn

Penerbit              :  PT. Gramedia Pustaka Utama

Tahun Terbit       :  2010

Tempat Terbit    :  Jakarta

Tebal Halaman  :  379 halaman

SINOPSIS

Buku perempuan menunjung separuh langit ini menceritakan tentang pemerkosaan hak-hak manusia yang paling kejam dan paling mengenaskan : penindasan terhadap wanita dan anak-anak perempuan di dunia berkembang.

Buku ini membawa kita ke dalam perjalanan melalui Afrika dan Asia untuk menemui perempuan-perempuan luar biasa di sana. Ada Rath remaja putri Kamboja, yang dijual sebagai budak seks di Thailand dan berhasil melarikan diri dari tempat pelacuran dan kini mengelola toko untuk menghidupi keluarganya. Ada Mamitu remaja putri yang dibesarkan di desa terpencil di Ethiopia tanpa merasakan pendidikan formal sedikit pun namun kini melatih ahli bedah di Addis Ababa. Ada Saima di Pakistan yang kerap dipukuli suaminya namun kini berhasil menjadi wanita pengusaha yang menggerakan roda perekonomian desanya. Dan masih banyak lagi perempuan-perempuan hebat yang berhasil mengatasi hambatan yang tak terbayangkan sulitnya demi mengubah hidupnya dan dunia.

Melalui kisah-kisah ini, mata kita akan terbuka bahwa kunci menuju kemajuan ekonomi berada di tangan wanita-wanita yang potensinya masih terpendam. China menjadi makmur karena mendukung emansipasi wanita dan membuka kesempatan bagi para wanita untuk berkiprah di bidang ekonomi formal. Melakukan hal yang sama diseluruh dunia merupakan strategi terbaik untuk melawan kemiskinan.

UNSUR INTRSIK NOVEL

1. Tema : Kisah kekerasan paling kejam terhadap perempuan di abad Ini. 

2. Alur : Alur yang digunakan adalah alur maju mundur artinya dalam cerita terjadi flashback ke masa lalu dan kejadian masa depan.

3. Penokohan : a. Rath : baik,cerdas,lincah, bersemangat. 

                           b. Mamitu : pendiam, cerdas, sederhana. 

                           c. Saima : sabar,selalu tersiksa oleh suaminya,berani.

4. Sudut Pandang : Sudut pandang orang pertama.

5. Amanat : Janganlah selalu menyiksa anak perempuan atau pun istri, Karna hanya ingin mendapatkan uang yang banyak. Bila kita mendidik dan memberi makan anak-anak perempuan ini dan membuka peluang kerja buat mereka, dunia secara keseluruhan akan mendapat suntikan gizi baru untuk inteligensi manusia dan negara-negara miskin akan menuai warga dan pemimpin yang lebih siap dengan bekal untuk menghadapi tantangan-tantangan negara itu.

KEUNGGULAN NOVEL

Novel ini mengajarkan kita untuk membuat perubahan dengan menghentikan kekerasan berbasis gender, melalui upaya bersama untuk menumbuhkan benih kebaikan dan tanggung jawab. Dan memberikan kita kekuatan dan ketangguhan perempuan-perempuan yang punya berbagai alasan untuk menyerah tapi mereka tidak mau menyerah.

KELEMAHAN NOVEL

Halaman novel cukup tebal, ada beberapa sesi cerita yang cukup panjang dan membosankan karna inti nya sama aja seperti di awal.

KESIMPULAN

Novel ini pantas untuk dibaca siapa saja terutama untuk perempuan. Sesuai konsepnya yang inspirasional, novel ini banyak memberikan nasehat yang sangat bermanfaat untuk kaum perempuan. Dan kesan dan pesan yang dapat mengalir ke lubuk hati dan pikiran kita. Sebuah novel yang mudah dipahami karna bahasanya sangat sederhana.

BAB VI. HUKUM DAGANG

I.              PENGERTIAN HUKUM DAGANG

Hukum dagang ialah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan untuk memperoleh keuntungan atau hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia dan badan-badan hukum satu sama lainnya dalam lapangan perdagangan .
Hukum dagang adalah aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dan lainnya dalam bidang perniagaan. Hukum dagang adalah hukum perdata khusus, KUH Perdata merupakan lex generalis (hukum umum), sedangkan KUHD merupakan lex specialis (hukum khusus). Dalam hubungannya dengan hal tersebut berlaku adagium lex specialis derogate lex generalis (hukum khusus mengesampingkan hukum umum). Khusus untuk bidang perdagangan, Kitab undang-undang hukum dagang (KUHD) dipakai sebagai acuan. Isi KUHD berkaitan erat dengan KUHPerdata, khususnya Buku III. Bisa dikatakan KUHD adalah bagian khusus dari KUHPerdata.

Sistem hukum dagang menurut arti luas dibagi 2 : tertulis dan tidak tertulis tentang aturan perdagangan.Hukum Dagang Indonesia terutama bersumber pada :

1)      Hukum tertulis yang dikofifikasikan :

a.      Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) atau Wetboek van Koophandel             Indonesia (W.v.K)

b.      Kitab Undang-Undang Hukum Sipil (KUHS) atau Burgerlijk Wetboek Indonesia (BW)

2)      Hukum tertulis yang belum dikodifikasikan, yaitu peraturan perundangan khusus yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan (C.S.T. Kansil, 1985 : 7).
Sifat hukum dagang yang merupakan perjanjian yang mengikat pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

Pada awalnya hukum dagang berinduk pada hukum perdata. Namun, seirinbg berjalannya waktu hukum dagang mengkodifikasi(mengumpulkan) aturan-aturan hukumnya sehingga terciptalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ( KUHD ) yang sekarang telah berdiri sendiri atau terpisah dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( KUHPer ).
Antara KUHperdata dengan KUHdagang mempunyai hubungan yang erat.

Hal ini dapat dilihat dari isi Pasal 1KUH dagang, yang isinya sebagai berikut:

Adapun mengenai hubungan tersebut adalah special derogate legi generali artinya hukum yang khusus: KUHDagang mengesampingkan hukum yang umum: KUHperdata.
Prof. Subekti berpendapat bahwa terdapatnya KUHD disamping KUHS sekarang ini dianggap tidak pada tempatnya. Hali ini dikarenakan hukum dagang relative sama dengan hukum perdata. Selain itu “dagang” bukanlah suatu pengertian dalam hukum melainkan suatu pengertian perekonomian. Pembagian hukum sipil ke dalam KUHD hanyalah berdasarkan sejarah saja, yaitu karena dalam hukum romawi belum terkenal peraturan-peraturan seperti yang sekarang termuat dalah KUHD, sebab perdagangan antar Negara baru berkembang dalam abad pertengahan.

KUHD lahir bersama KUH Perdata yaitu tahun 1847 di Negara Belanda, berdasarkan asas konkordansi juga diberlakukan di Hindia Belanda. Setelah Indonesia merdeka berdasarkan ketentuan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 kedua kitab tersebut berlaku di Indonesia. KUHD terdiri atas 2 buku, buku I berjudul perdagangan pada umumnya, buku II berjudul Hak dan Kewajiban yang timbul karena perhubungan kapal.

Hukum Dagang di Indonesia bersumber pada :

1.      Hukum tertulis yang dikodifikasi yaitu :

a.      KUHD

b.      KUH Perdata

2.   Hukum tertulis yang tidak dikodifikasi, yaitu peraturan perundangan khusus yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan, misal UU Hak Cipta.
Materi-materi hukum dagang dalam beberapa bagian telah diatur dalam KUH Perdata yaitu tentang Perikatan, seperti jual-beli,sewa-menyewa, pinjam-meminjam. Secara khusus materi hukum dagang yang belum atau tidak diatur dalam KUHD dan KUH Perdata, ternyata dapat ditemukan dalam berbagai peraturan khusus yang belum dikodifikasi seperti tentang koperasi, perusahaan negara, hak cipta dll.

II.            HUBUNGAN HUKUM PERDATA DENGAN HUKUM DAGANG

Hukum dagang adalah hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan. Hukum perdata diatur dalam KUH Perdata dan Hukum Dagang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Kesimpulan ini sekaligus menunjukkan bagaimana hubungan antara hukum dagang dan hukum perdata. Hukum perdata merupakan hukum umum (lex generalis) dan hukum dagang merupakan hukum khusus (lex specialis). Dengan diketahuinya sifat dari kedua kelompok hukum tersebut, maka dapat disimpulkan keterhubungannya sebagai lex specialis derogat lex generalis, artinya hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Adagium ini dapat disimpulkan dari pasal 1 Kitab undang-Undang Hukum Dagang yang pada pokoknya menyatakan bahwa: “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seberapa jauh dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak khusus diadakan penyimpangan-penyimpangan, berlaku juga terhadap hal-hal yang disinggung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Hubungan antara KUHD dengan KUH perdata adalah sangat erat, hal ini dapat dimengerti karena memang semula kedua hukum tersebut terdapat dalam satu kodefikasi. Pemisahan keduanya hanyalah karena perkembangan hukum dagang itu sendiri dalam mengatur pergaulan internasional dalam hal perniagaan.

Hukum Dagang merupakan bagian dari Hukum Perdata, atau dengan kata lain Hukum Dagang meruapkan perluasan dari Hukum Perdata. Untuk itu berlangsung asas Lex Specialis dan Lex Generalis, yang artinya ketentuan atau hukum khusus dapat mengesampingkan ketentuan atau hukum umum. KUHPerdata (KUHS) dapat juga dipergunakan dalam hal yang daitur dalam KUHDagang sepanjang KUHD tidak mengaturnya secara khusus.

III.           BERLAKUNYA HUKUM DAGANG

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang masih berlaku di Indonesia berdasarkan Pasal 1 aturan peralihan UUD 1945 yang pada pokoknya mengatur bahwa peraturan yang ada masih tetap berlaku sampai pemerintah Indonesia memberlakukan aturan penggantinya. Di negeri Belanda sendiri Wetbook van Koophandel telah mengalami perubahan, namun di Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak mengalami perubahan yang komprehensif sebagai suatu kodifikasi hukum. Namun demikian kondisi ini tidak berarti bahwa sejak Indonesia merdeka, tidak ada pengembangan peraturan terhadap permasalahan perniagaan. Perubahan pengaturan terjadi, namun tidak tersistematisasi dalam kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Strategi perubahan pengaturan terhadap masalah perniagaan di Indonesia dilakukan secara parsial (terhadap substansi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) dan membuat peraturan baru terhadap substansi yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

IV.          HUBUNGAN PENGUSAHA DAN PEMBANTUNYA

Pengusaha (pemilik perusahaan) yang mengajak pihak lain untuk menjalankan usahanya secara bersama-sama,atau perusahaan yang dijalankan dan dimiliki lebih dari satu orang, dalam istilah bisnis disebut sebagai bentuk kerjasama. Bagi perusahaan yang sudah besar, Memasarkan produknya biasanya dibantu oleh pihak lain, yang disebut sebagai pembantu pengusaha. Secara umum pembantu pengusaha dapat digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu:
a.Pembantu-pembantu pengusaha di dalam perusahaan, misalnya pelayan toko, pekerja keliling, pengurus fillial, pemegang prokurasi dan pimpinan perusahaan.
b. Pembantu pengusaha diluar perusahaan, misalnya agen perusahaan, pengacara, noratis, makelar, komisioner.

V.            PENGUSAHA DAN KEWAJIBANNYA

1.  Memberikan ijin kepada buruh untuk beristirahat, menjalankan kewajiban menurut agamanya
2. Dilarang memperkerjakan buruh lebih dari 7 jam sehari dan 40 jam seminggu, kecuali ada ijin penyimpangan
3. Tidak boleh mengadakan diskriminasi upah laki/laki dan perempuan
4. Bagi perusahaan yang memperkerjakan 25 orang buruh atau lebih wajib membuat peraturan perusahaan
5.  Wajib membayar upah pekerja pada saat istirahat / libur pada hari libur resmi
6.  Wajib memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 3 bulan secara terus menerus atau lebih
7.  Wajib mengikut sertakan dalam program Jamsostek

VI.              SUMBER

http://vladimir-fandypratama.blogspot.com/2013/05/minggu-6-7-hubungan-hukum-dagang-dan.html

BAB V. HUKUM PERJANJIAN

I.              PENGERTIAN PERJANJIAN

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum  antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak.   Perjanjian adalah sumber perikatan.

II.            AZAS-AZAS HUKUM PERJANJIAN

Ada beberapa azas yang dapat ditemukan dalam Hukum Perjanjian, namun ada dua diantaranya yang merupakan azas terpenting dan karenanya perlu untuk diketahui, yaitu:

1.    Azas Konsensualitas, yaitu bahwa suatu perjanjian dan perikatan yang timbul telah lahir sejak detik tercapainya kesepakatan, selama para pihak dalam perjanjian tidak menentukan lain. Azas ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian.

2.    Azas Kebebasan Berkontrak, yaitu bahwa para pihak dalam suatu perjanjian bebas untuk menentukan materi/isi dari perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan kepatutan. Azas ini tercermin jelas  dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

III.           SYARAT SYAHNYA PERJANJIAN

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

1 Adanya kesepakatan kedua belah pihak.

Maksud dari kata sepakat adalah, kedua belah pihak yang membuat perjanjian setuju mengenai hal-hal yang pokok dalam kontrak.

2.Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.

Asas cakap melakukan perbuatan hukum, adalah setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya. Ketentuan sudah dewasa, ada beberapa pendapat, menurut KUHPerdata, dewasa adalah 21 tahun bagi laki-laki,dan 19 th bagi wanita.

Menurut UU no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dewasa adalah 19 th bahi laki-laki, 16 th bagi wanita.

Acuan hukum yang kita pakai adalah KUHPerdata karena berlaku secara umum.

3.Adanya Obyek.

Sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau barang yang cukup jelas.

4.Adanya kausa yang halal.

Pasal 1335 KUHPerdata, suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum.

A. Mengenai kedewasaan Undang-undang menentukan sebagai berikut:

(i)           Menurut Pasal 330 KUH Perdata: Kecakapan diukur bila para pihak yang membuat perjanjian telah berumur 21 tahun atau kurang dari 21 tahun tetapi sudah menikah dan sehat pikirannya.

(ii)          Menurut Pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 tertanggal 2 Januari 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan (“Undang-undang Perkawinan”): Kecakapan bagi pria adalah bila telah mencapai umur 19 tahun, sedangkan bagi wanita apabila telah mencapai umur 16 tahun :

B. Mereka yang berada di bawah pengampuan.

Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang (dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan, ketentuan ini sudah tidak berlaku lagi).

Semua orang yang dilarang oleh Undang-Undang untuk membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Mengenai suatu hal tertentu, hal ini maksudnya adalah bahwa perjanjian tersebut harus mengenai suatu obyek tertentu.

Suatu sebab yang halal, yaitu isi dan tujuan suatu perjanjian  haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan  ketertiban

Syarat No.1 dan No.2 disebut dengan Syarat Subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan  syarat No.3 dan No.4 disebut Syarat Obyektif, karena mengenai obyek dari suatu perjanjian.

Apabila syarat subyektif tidak dapat terpenuhi, maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu, adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya (perizinannya) secara tidak bebas.

Jadi, perjanjian yang telah dibuat itu akan terus mengikat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tersebut.

Sedangkan apabila syarat obyektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian itu akan batal demi hukum. Artinya sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

IV.          STRUKTUR PERJANJIAN

Struktur atau kerangka dari suatu perjanjian, pada umumnya terdiri dari:

1.    Judul/Kepala

Komparisi yaitu berisi keterangan-keterangan mengenai para pihak atau atas permintaan siapa perjanjian itu dibuat.

Keterangan pendahuluan dan uraian singkat mengenai maksud dari para pihak atau yang lazim dinamakan “premisse”.

2.    Isi/Batang Tubuh perjanjian itu sendiri, berupa syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari perjanjian yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Penutup dari Perjanjian.

V.            BENTUK PERJANJIAN

Perjanjian dapat berbentuk:

1.    Lisan

2.    Otentik

Tulisan, dibagi 2 (dua), yaitu:

1.    Di bawah tangan/onderhands

2.    Otentik

A1. Pengertian Akta

Akta adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani pihak yang membuatnya.

Berdasarkan ketentuan pasal 1867 KUH Perdata suatu akta dibagi menjadi 2 (dua), antara lain:

A.  Akta Di bawah Tangan (Onderhands)

B. Akta Resmi (Otentik).

A. Akta Di bawah Tangan

Adalah akta yang dibuat tidak di hadapan pejabat yang berwenang atau Notaris. Akta ini yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya.  Apabila suatu akta di bawah tangan tidak disangkal oleh Para Pihak, maka berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta di bawah tangan tersebut, sehingga sesuai pasal 1857 KUH Perdata akta di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu Akta Otentik.

Perjanjian di bawah tangan terdiri dari:

(i)     Akta di bawah tangan biasa

(ii)    Akta Waarmerken, adalah suatu akta di bawah tangan yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak untuk kemudian didaftarkan pada Notaris, karena hanya didaftarkan, maka Notaris tidak bertanggungjawab terhadap materi/isi maupun tanda tangan para pihak dalam dokumen yang dibuat oleh para pihak.

A1. Akta Legalisasi

Akta Legalisasi adalah suatu akta di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak  namun  penandatanganannya   disaksikan   oleh  atau di hadapan Notaris,

namun Notaris tidak bertanggungjawab terhadap materi/isi dokumen melainkan Notaris hanya bertanggungjawab terhadap tanda tangan para pihak yang bersangkutan dan tanggal ditandatanganinya dokumen tersebut.

B. Akta Resmi (Otentik)

Akta Otentik ialah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yang memuat atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pejabat umum pembuat akta itu.  Pejabat umum yang dimaksud adalah notaris, hakim, juru sita pada suatu pengadilan, pegawai pencatatan sipil, dan sebagainya.

Suatu akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak beserta seluruh ahli warisnya atau pihak lain yang mendapat hak dari para pihak. Sehingga apabila suatu pihak mengajukan suatu akta otentik, hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang dituliskan di dalam akta itu sungguh-sungguh terjadi, sehingga hakim itu tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi.

Suatu akta otentik harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

(i)     Akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum.

(ii)    Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.

(iii)   Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

VI.          SUMBER

https://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/dasar-dasar-hukum-perjanjian/

BAB IV. HUKUM PERIKATAN

I.              PENGERTIAN PERIKATAN

Perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih di dalam lapangan harta kekayaan dimana satu pihak mempunyai hak dan pihak yang lain mempunyai kewajiban atas suatu prestasi. Perikatan dapat lahir dari suatu perjanjian dan Undang-undang. Sedangkan perjanjian adalah perbuatan hukum.

 II. UNSUR-UNSUR PERIKATAN

1.Hubungan hukum.
2. Harta kekayaan.
3. Pihak yang berkewajiban dan pihak yang berhak.
4. Prestasi

III. DASAR HUKUM PERIKATAN

Sumber-sumber hukum perikatan yang ada di Indonesia adalah perjanjian dan undang-undang, dan sumber dari undang-undang dapat dibagi lagi menjadi undang-undang melulu dan undang-undang dan perbuatan manusia. Sumber undang-undang dan perbuatan manusia dibagi lagi menjadi perbuatan yang menurut hukum dan perbuatan yang melawan hukum.

Dasar hukum perikatan berdasarkan KUH Perdata terdapat tiga sumber adalah sebagai berikut:

1.    Perikatan yang timbul dari persetujuan ( perjanjian )

2.    Perikatan yang timbul dari undang-undang

3.    Perikatan terjadi bukan perjanjian, tetapi terjadi karena perbuatan melanggar hukum ( onrechtmatige daad ) dan perwakilan sukarela ( zaakwaarneming ) .

Sumber perikatan berdasarkan undang-undang :

1.    Perikatan ( Pasal 1233 KUH Perdata )

2.    Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

3.    Persetujuan ( Pasal 1313 KUH Perdata )

4.    Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.

5.    Undang-undang ( Pasal 1352 KUH Perdata )

Perikatan yang lahir karena undang-undang timbul dari undang-undang atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang.

IV. ASAS-ASAS DALAM HUKUM PERIKATAN

1. Asas Kebebasan Berkontrak          : Ps. 1338: 1 KUHPerdata.
2. Asas Konsensualisme                     : 1320 KUHPerdata.
3. Asas Kepribadian                            : 1315 dan 1340 KUHPerdata.

4.Pengecualian                                   : 1792 KUHPerdata 1317 KUHPerdata

 Perluasannya yaitu Ps. 1318 KUHPerdata.
Asas Pacta Suntservanda® asas kepastian hukum: 1338: 1 KUHPerdata.

V. HAPUSNYA PERIKATAN

Perikatan itu bisa hapus jika memenuhi kriteria-kriteria sesuai dengan Pasal 1381 KUH Perdata. Ada 10 (sepuluh) cara penghapusan suatu perikatan adalah sebagai berikut :

1.   Pembaharuan utang (inovatie)

Novasi adalah suatu persetujuan yang menyebabkan hapusnya sutau perikatan dan pada saat yang bersamaan timbul perikatan lainnya yang ditempatkan sebagai pengganti perikatan semula.

2.   Perjumpaan utang (kompensasi)

Kompensasi adalah salah satu cara hapusnya perikatan, yang disebabkan oleh keadaan, dimana dua orang masing-masing merupakan debitur satu dengan yang lainnya. Kompensasi terjadi apabila dua orang saling berutang satu pada yang lain dengan mana utang-utang antara kedua orang tersebut dihapuskan, oleh undang-undang ditentukan bahwa diantara kedua mereka itu telah terjadi, suatu perhitungan menghapuskan perikatannya (pasal 1425 KUH Perdata).

3.   Pembebasan Utang

pembebasan utang adalah perbuatan hukum dimana dengan itu kreditur melepaskan haknya untuk menagih piutangnya dari debitur. Pembebasan utang tidak mempunyai bentuk tertentu. Dapat saja diadakan secara lisan. Untuk terjadinya pembebasan utang adalah mutlak, bahwa pernyataan kreditur tentang pembebasan tersebut ditujukan kepada debitur. Pembebasan utag dapat terjadi dengan persetujuan atau Cuma- Cuma.

4.   Musnahnya barang yang terutang

5.   Kebatalan dan pembatalan perikatan-perikatan.

Bidang kebatalan ini dapat dibagi dalam dua hal pokok, yaitu : batal demi hukum dan dapat dibatalkan.

6.   Kedaluwarsa

Menurut ketentuan Pasal 1946 KUH Perdata, lampau waktu adalah suatu alat untuk memperoleh susuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Dari ketentuan Pasal tersebut diatas dapat diketehui ada dua macam lampau waktu, yaitu :

Lampau waktu untuk memperolah hak milik atas suatu barang

Lampau waktu untuk dibebaskan dari suatu perikatan atau dibebaskan dari tuntutan

VI. SUMBER :

Https://dewimanroe.wordpress.com/2013/05/11/hukum-perikatan/

BAB III. HUKUM PERDATA

PENGERTIAN HUKUM PERDATA

Hukum perdata secara etimologi terdiri dari dua kata, yaitu hukum dan perdata. hukum berarti aturan, undang-undang, atau norma. sedangkan perdata adalah hubungan orang yang satu dengan yang lain. oleh karena itu,bisa disimpulkan bahwa hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dengan yang lainya.
secara termnologi, para ahli berbeda pendapat dalam menafsiri dan memberikan penjelasan tentang hukum perdata, antara lain :

• ·        Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat.
• ·         Hukum Perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan
• ·         Hukum Perdata adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam memenuhi kepentingannya.
• ·         Hukum Perdata adalah ketentuan dan peraturan yang mengatur dan membatasi kehidupan manusia atau seseorang dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan hidupnya.

SEJARAH HUKUM PERDATA

Hukum perdata Belanda berasal dari hukum perdata Perancis yaitu yang disusun berdasarkan hukum Romawi 'Corpus Juris Civilis'yang pada waktu itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Hukum Privat yang berlaku di Perancis dimuat dalam dua kodifikasi yang disebut (hukum perdata) dan Code de Commerce (hukum dagang). Sewaktu Perancis menguasai Belanda (1806-1813), kedua kodifikasi itu diberlakukan di negeri Belanda yang masih dipergunakan terus hingga 24 tahun sesudah kemerdekaan Belanda dari Perancis (1813)

Pada Tahun 1814 Belanda mulai menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Sipil) atau KUHS Negeri Belanda, berdasarkan kodifikasi hukum Belanda yang dibuat oleh J.M. Kemper disebut Ontwerp Kemper. Namun, sayangnya Kemper meninggal dunia pada1824 sebelum menyelesaikan tugasnya dan dilanjutkan oleh Nicolai yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Belgia.

Keinginan Belanda tersebut terealisasi pada tanggal 6 Juli 1830 dengan pembentukan dua kodifikasi yang baru diberlakukan pada tanggal 1 Oktober 1838 oleh karena telah terjadi pemberontakan di Belgia yaitu :

• ·         BW [atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata-Belanda).
• ·         WvK [atau yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang]
• ·    Menurut J. Van Kan, kodifikasi BW merupakan terjemahan dari Code Civil hasil jiplakan yang disalin dari bahasa Perancis ke dalam bahasa nasional Belanda.

BAB II. SUBYEK DAN OBYEK HUKUM

I.              SUBYEK DAN OBYEK HUKUM

A.   Subjek Hukum

Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban untuk bertindak dalam hukum. Terdiri dari orang dan badan hukum.

Subjek hukum di bagi atas 2 jenis, yaitu :

1. Subjek Hukum Manusia
Adalah setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban. Pada prinsipnya orang sebagai subjek hukum dimulai sejak lahir hingga meninggal dunia.
Ada juga golongan manusia yang tidak dapat menjadi subjek hukum, karena tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum yaitu :
1. Anak yang masih dibawah umur, belum dewasa, dan belum menikah.
2. Orang yang berada dalam pengampunan yaitu orang yang sakit ingatan, pemabuk, pemboros.

2. Subjek Hukum Badan Usaha
Adalah sustu perkumpulan atau lembaga yang dibuat oleh hukum dan mempunyai tujuan tertentu. Sebagai subjek hukum, badan usaha mempunyai syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum yaitu :
1. Memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggotanya
2. Hak dan Kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban para anggotanya.

B.   OBJEK HUKUM

Objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Objek hukum berupa benda atau barang ataupun hak yang dapat dimiliki dan bernilai ekonomis.
Jenis objek hukum yaitu berdasarkan pasal 503-504 KUH Perdata disebutkan bahwa benda dapat dibagi menjadi 2, yakni benda yang bersifat kebendaan (Materiekegoderen), dan benda yang bersifat tidak kebendaan (Immateriekegoderan). Berikut ini penjelasannya :

1. Benda yang bersifat kebendaan (Materiekegoderen)
Benda yang bersifat kebendaan (Materiekegoderen) adalah suatu benda yang sifatnya dapat dilihat, diraba, dirasakan dengan panca indera, terdiri dari benda berubah / berwujud. Yang meliputi :
a. Benda bergerak / tidak tetap, berupa benda yang dapat dihabiskan dan benda yang tidak dapat dihabiskan
b. Benda tidak bergerak

2. Benda yang bersifat tidak kebendaan (Immateriekegoderen)
Benda yang bersifat tidak kebendaan (Immateriegoderen) adalah suatu benda yang dirasakan oleh panca indera saja (tidak dapat dilihat) dan kemudian dapat direalisasikan menjadi suatu kenyataan, contohnya merk perusahaan, paten, dan ciptaan musik / lagu.

3. Hak Kebendaan yang Bersifat sebagai Pelunasan Utang (Hak Jaminan)
Hak kebendaan yang bersifat sebagai pelunasan utang adalah hak jaminan yang melekat pada kreditur yang memberikan kewenangan kepadanya untuk melakukan ekekusi kepada benda melakukan yang dijadikan jaminan, jika debitur melakukan wansprestasi terhadap suatu prestasi (perjanjian).

Penggolongan jaminan berdasarkan sifatnya, yaitu:

1. Jaminan yang bersifat umum :

o   Benda tersebut bersifat ekonomis (dapat dinilai dengan uang)

o   Benda tersebut bisa dipindahtangankan haknya pada pihak lain

2. Jamian yang bersifat khusus : 

o   Gadai

o   Hipotik

o   Hak Tanggungan

o   Fidusia

 

SUMBER :

http ://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/02/subjek-hukum-objek-hukum